JAKARTA - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Indah Kurniawati menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18 Februari 2026). Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tantangan implementasi program nasional yang kini menjadi sorotan berbagai pihak.
Masyarakat Sebagai Pengawas Kunci Implementasi MBG
Program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Indah menyatakan, dukungan aktif masyarakat sangat krusial untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program. Ia menekankan bahwa peran publik bukan sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas dan pemantau pelaksanaan di tingkat lokal.
Menurut Indah, infrastruktur seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur penyedia makanan bergizi saja tidak cukup tanpa partisipasi aktif warga dalam memberikan masukan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan keterlibatan ini, kualitas makanan dan ketepatan distribusi kepada sasaran dipastikan berjalan sesuai tujuan pemerintah.
Perlu Sinergi Antara Pemerintah dan Komunitas
Dia mengungkapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga mencakup aspek mental dan moral. Karena itu, ia berharap partisipasi masyarakat dalam program MBG semakin meningkat. Masyarakat diharapkan turut memberikan masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, terutama bagi kelompok anak-anak yang belum mampu menyuarakan kebutuhan gizi mereka sendiri.
Pengawasan masyarakat dinilai mampu mendeteksi masalah di lapangan yang mungkin luput dari pengawasan pemerintah pusat atau lembaga tertentu. Hal ini mencakup pemantauan standar gizi, kebersihan dapur SPPG, dan distribusi tepat sasaran kepada penerima manfaat. Indah juga mengajak pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan menjaga pelaksanaan program agar optimal dan berkelanjutan.
Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan
Sementara pemerintah terus memperluas program MBG, citra pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Berbagai pihak, termasuk DPR dan lembaga masyarakat sipil, telah menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah masalah seperti distribusi yang tidak tepat sasaran dan isu kualitas pangan. Pengamat kebijakan menyebut bahwa keterlibatan lintas sektor, termasuk masyarakat sipil, dapat menjadi bagian penting dari kontrol sosial yang lebih efektif.
Selain itu, DPR RI dan beberapa anggota legislatif juga mendorong agar MBG diatur secara lebih kuat dalam kerangka hukum agar keberlanjutannya tidak tergantung pergantian kebijakan setiap periode pemerintahan. Usulan ini mencerminkan kekhawatiran tentang konsistensi pelaksanaan di tingkat daerah yang luas dan heterogen.
Dukungan Publik dan Tingkat Partisipasi
Dukungan masyarakat terhadap program MBG secara luas juga tercermin dari sejumlah survei dan pernyataan publik yang menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dalam setiap tahap pelaksanaan program. Bahkan dalam kajian sebelumnya, sebagian besar responden menganggap partisipasi masyarakat sangat penting demi transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas program.
Partisipasi ini tidak hanya tertuju pada pengawasan, tetapi juga pada aspek pemberdayaan ekonomi lokal, di mana penyediaan makanan bergizi melalui MBG turut membuka kesempatan bagi pelaku UKM, petani lokal, dan penyedia jasa kuliner di daerah. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat sinergi antara tujuan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Peran DPR dalam Penajaman Kebijakan MBG
Sebagai anggota DPR RI yang bertugas mengawasi pelaksanaan program pemerintah, Indah menyatakan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional dan berkelanjutan. Ia memastikan bahwa DPR akan terus mengikutsertakan masukan publik dalam proses evaluasi pelaksanaan MBG serta membantu menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat dan daerah.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program MBG sehingga memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan gizi masyarakat, penurunan prevalensi masalah gizi, serta pembentukan generasi yang sehat dan produktif yang mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang.
