JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tengah merancang sebuah inovasi kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan para petani lokal sebagai upaya strategis memastikan pasokan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema kemitraan ini dirancang untuk menjawab tantangan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat petani di wilayah tersebut, dengan pendekatan yang berbasis komoditas pangan utama yang dibutuhkan dalam penyusunan menu MBG.
Latar Belakang Kemitraan SPPG-Petani
Pemerintah Kabupaten melihat pentingnya keterlibatan langsung para produsen pangan — yaitu petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan — dalam memastikan ketersediaan bahan baku bagi SPPG yang mengelola penyediaan menu bagi ribuan penerima manfaat. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar, skema kemitraan ini disusun secara hati-hati untuk memastikan kebutuhan bahan pangan menu MBG dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Tohar menegaskan bahwa “Skema kemitraan disusun antara SPPG dengan petani untuk pemenuhan bahan pangan menu MBG,” dan hal ini dilakukan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan program tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada para petani melalui pembelian produk secara langsung dan terencana.
Tantangan Ketersediaan dan Pengaruhnya pada Pasar Lokal
Salah satu alasan utama disusunnya kemitraan ini adalah untuk mengantisipasi dampak penyerapan bahan pangan oleh SPPG yang besar dan potensial mempengaruhi pasar umum jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Tanpa pengaturan yang tepat, pasokan yang tinggi bisa berdampak pada kelangkaan dan fluktuasi harga di pasar umum, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan disruptif bagi stabilitas pasar pangan lokal.
Melalui skema berbasis komoditas, setiap kelompok petani diarahkan untuk fokus pada penyediaan jenis pangan tertentu sesuai kebutuhan SPPG. Misalnya, beberapa kelompok akan difokuskan pada produksi sayur-sayuran, cabai, beras, telur, atau ikan. Dengan demikian, setiap komoditas pangan yang dibutuhkan SPPG dapat dipenuhi oleh kelompok petani yang sudah terkoordinasi dan terencana.
Peran Petani dan Kelompok Usaha Pangan dalam Rantai Pasok
Kemitraan ini tidak hanya melibatkan petani tani saja tetapi juga peternak, nelayan, serta pelaku usaha pangan lain dalam satu jaringan pemasok untuk program MBG. Pemerintah kabupaten memberikan arahan kepada kelompok-kelompok ini agar mereka bisa memasok langsung bahan pangan ke SPPG atau ke dapur penyedia menu MBG. Arahan ini dimaksudkan agar distribusi bahan pangan sesuai dengan kebutuhan nyata dari SPPG sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pasokan di lapangan.
Menurut data pemerintah kabupaten, kebutuhan bahan pangan setiap unit SPPG cukup besar. Estimasi permintaan untuk menu MBG yang dilayani mencapai 3.000 penerima manfaat per unit SPPG. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beras diperkirakan sekitar 3 hingga 4 ton per bulan, sementara kebutuhan telur ayam mencapai sekitar 12.000 butir per bulan. Angka-angka ini mencerminkan kebutuhan besar yang harus dipenuhi secara konsisten agar program MBG dapat berjalan tanpa hambatan.
Untuk mendukung skema ini, pemerintah kabupaten juga menyediakan anggaran untuk dana menu MBG dengan alokasi yang jelas. Dari total dana sebesar Rp15.000 per porsi menu MBG, sekitar Rp10.000 dialokasikan khusus untuk bahan baku. Dengan skema ini, diharapkan standar nutrisi menu MBG tetap terpenuhi tanpa membebani anggaran secara berlebihan, namun sekaligus memberikan jaminan harga yang wajar bagi petani dan pelaku usaha pangan.
Implementasi di Lapangan dan Perluasan Program
Saat ini sudah terdapat sepuluh SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kesepuluh SPPG tersebut telah melayani sekitar 12.770 peserta didik penerima manfaat program MBG. Pemerintah menetapkan target untuk memperluas operasi ini hingga mencapai 24 dapur penyedia menu MBG di seluruh kabupaten.
Pengembangan skema kemitraan ini juga membuka peluang bagi perluasan cakupan penerima manfaat program MBG. Pemerintah kabupaten merencanakan penyiapan SPPG satelit di daerah-daerah terpencil yang selama ini mungkin belum terjangkau langsung oleh program MBG. Dengan adanya SPPG satelit, diharapkan masyarakat pedesaan juga dapat merasakan manfaat dari program ini sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi petani di wilayah yang lebih terpencil.