JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis terkait pengelolaan komoditas energi dan mineral di tengah dinamika pasar global. Upaya ini menekankan pada pengaturan produksi nikel dan batu bara untuk memperkuat kedaulatan harga serta mengurangi dominasi pihak asing dalam penentuan harga komoditas yang menjadi andalan negara.
Produksi Dikurangi untuk Menjaga Keseimbangan Pasar
Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, pemerintah memutuskan untuk memangkas kuota produksi komoditas nikel dan batubara dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar global, sekaligus merespons kekhawatiran bahwa harga komoditas selama ini terlalu banyak dipengaruhi oleh pelaku asing.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Indonesia sebagai pemasok utama nikel dan batubara dunia memiliki posisi strategis, namun belum menjadi pengendali harga. Dengan volume ekspor yang besar tetapi keputusan harga ditentukan oleh indeks global, posisi tawar Indonesia menjadi kurang optimal. Untuk itu, pemangkasan produksi dilakukan agar harga lebih stabil dan sejalan dengan kebutuhan domestik maupun global.
Respons terhadap Dominasi Harga Internasional
Menurut Bahlil, harga komoditas seperti batubara dan nikel belum sepenuhnya mencerminkan potensi dan posisi strategis Indonesia di pasar dunia. Selama ini, harga sering kali ditentukan oleh mekanisme pasar internasional melalui indeks seperti Newcastle (untuk batubara) dan harga di bursa global lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merupakan produsen utama, peran negara dalam menentukan harga masih terbatas. upaya pengurangan produksi menjadi salah satu alat untuk memperbaiki posisi tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengingatkan kepada pelaku usaha bahwa produksi yang berlebihan ketika harga belum menguntungkan justru dapat merugikan, karena hasil sumber daya alam akan habis tanpa membawa nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional. Pernyataan ini mencerminkan keinginan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi generasi mendatang.
Tanggapan Industri dan Tantangan Ekspor
Beberapa pelaku industri memberikan pandangan terkait kebijakan tersebut. Co-founder Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia, Arya Rizqi Darsono, menyebut bahwa Indonesia masih menjadi eksportir batubara termal terbesar dunia dengan pangsa pasar sekitar 41–43 persen dan produksi tahunan di atas 700 juta ton. Meskipun demikian, peran Indonesia dalam penentuan harga internasional masih terbatas karena mekanisme price discovery terjadi di luar negeri.
Menurut Arya, struktur ekspor yang masih berbasis komoditas mentah membuat daya tawar harga Indonesia tetap rendah. Ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek produksi, tetapi pada strategi hilirisasi dan kemampuan untuk memengaruhi pasar global secara lebih efektif.
Strategi Hilirisasi dan Tujuan Kebijakan
Pemangkasan produksi juga tidak semata-mata untuk mengatur kuantitas produksi, tetapi juga sekaligus mendukung program hilirisasi komoditas. Dengan mengurangi pasokan bahan mentah mentah yang langsung diekspor, pemerintah berharap nilai tambah dari pengolahan komoditas dapat meningkat, sehingga kontribusi industri domestik terhadap perekonomian nasional semakin kuat.
Hilirisasi komoditas strategis seperti nikel menjadi penting, karena Indonesia tidak hanya ingin menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga menjadi pemain utama dalam rantai nilai global, khususnya untuk industri yang memanfaatkan nikel, seperti baterai kendaraan listrik dan produk turunan lainnya.
Risiko dan Harapan Terhadap Harga Global
Langkah pemerintah ini dipandang juga sebagai respons terhadap fenomena oversupply yang kerap menekan harga nikel dan batubara di pasar internasional. Dengan kuota produksi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2025, diharapkan harga kedua komoditas tersebut dapat mengalami peningkatan. Beberapa laporan pasar mencatat bahwa harga nikel, misalnya, telah meningkat pada awal 2026 menyusul konfirmasi pemangkasan output, dengan kontrak berjangka mengalami penguatan di bursa.
Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan tersendiri. Pemangkasan produksi dapat mempengaruhi volume ekspor dan potensi penerimaan negara dari sektor minerba, apalagi industri domestik perlu segera menyesuaikan diri dengan target produksi baru yang ditetapkan.
Menghadapi Masa Depan Komoditas
Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk menata ulang strategi komoditas nasional agar lebih berkelanjutan dan memiliki daya tawar lebih baik di panggung dunia. Dengan melakukan penyesuaian produksi, memperkuat hilirisasi, dan menjaga pasokan untuk kepentingan nasional, Indonesia berupaya mengubah perannya dari sekedar volume leader menjadi price setter di pasar global.
Ke depan, implementasi kebijakan ini akan menjadi fokus perhatian pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam upaya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kedaulatan harga, serta keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi yang akan datang.